RSS
 

Identifikasi Pemberian Tugas Pembantuan Dari Pemerintah Kabupaten Kepada Desa (Tinjauan Dari Aspek Metodologi)

21 Nov

Disampaikan pada  Seminar bagi perangkat Kecamatan Kabupaten Bandung di Hotel  Bumi Makmur  Indah Lembang, 21 DESEMBER 2006

I.   Pendahuluan

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf (g) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian  direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 (tercantum pada pasal 1 butir 9)  adalah : “Penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan”. Ini berarti Tugas Pembantuan dapat diselenggarakan melalui pola dari Pemerintah kepada daerah (propinisi/kabupaten) dan desa, serta dari daerah (propinsi/kabupaten) kepada desa.

Pemberian Tugas Pembantuan, dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan serta pelayanan umum, juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi Daerah dan Desa.Pemberian Tugas Pembantuan oleh Kabupaten ke Desa sejalan dengan paradigma pemberdayaan masyarakat. Tiga dimensi yang tidak boleh lepas dari konsep pemberdayaan adalah : (1) memberi  kekuatan, (2) memberi peluang, dan (3) melibatkan dalam suatu proses/ kegiatan.

Dengan pemberian Tugas Pembantuan, terutama yang mengandung dimensi operasional, ketiga dimensi pemberdayaan tersebut telah dapat dipenuhi, karena dalam keterlibatannya itu mereka dapat terlatih dan menambah pengetahuan dan kemampuan, dan secara psikologis mereka merasa dihargai dan secara moral mereka akan lebih bertanggung jawab atas  kepercayaan yang telah diberikan.

Berdasarkan jenis urusan terpilih atau bidang dan sub bidang kewenangan yang mengandung dimensi operasional dapat dijabarkan ke dalam bentuk jenis sub urusan. Penjabaran jenis urusan menjadi sub urusan dirumuskan menurut kriteria pengelolaan atau manajemen suatu urusan. Ini berarti setiap jenis urusan dijabarkan menurut fungsi manajemen seperti perencanaan,  pelaksanaan dan pengendalian.

Dalam konteks jenis urusan menurut fungsi tersebut, dapat saja  memuat seluruh atau sebagian fungsi pengelolaan atau manajemen diserahkan kepada desa.

Dalam kajian ini jenis sub urusan yang dapat ditugas-pembantuankan kepada desa terbatas pada jenis sub urusan yang  mengandung dimensi operasional. Berdasarkan jenis  sub urusan terpilih atau yang mengandung dimensi operasional dapat dijabarkan lebih lanjut ke dalam rumusan program dan kegiatan.

Perlu dipahami bahwa  jenis kewenangan baik yang bersifat pengurusan, yang mengandung muatan dimensi operasional yang kental, akan lebih tepat kiranya apabila ditugaspembantuankan kepada Desa. Argumentasi yang mendasarinya adalah :

a.         Dilihat  dari lokasi objek urusan yang diurus  secara faktual berada di desa (lokalistik);

b.         Dilihat dari waktu untuk mengurus lebih singkat/cepat, jika diurus oleh desa (faktor jarak);

c.         Dilihat dari biaya pengurusan akan  lebih murah;

d.        Dilihat dari kemungkinan pencapaian tujuan atau tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi jika diurus oleh desa.

II. Identifikasi Pemberian Tugas Pembatuan dari Kabupaten Kepada Desa.

Identifikasi terhadap pemberian Tugas Pembantuan merupakan aktivitas mengenal, memahami dan merinci secara keseluruhan  penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang menjadi acuan untuk mengelola urusan-urusan pemerintah yang dapat ditugaspembantuankan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa atau dari Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten) kepada desa.

Masalah yang sering dihadapi dalam pemberian tugas pembantuan dari aspek pemberi adalah :

1.      Keengganan dari  Pemberi (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) dalam memberikan tugas pembantuan kepada penerima, yakni Daerah dan Desa hal ini dikarenakan pemberi merasa kehilangan terhadap urusan yang menjadi tanggung jawabnya;

2.      Kurang percayanya pemberi (Pemerintah atau Pemerintah Daerah) terhadap kemapuan Daerah dan Desa dalam melaksanakan tugas pembantuan atau tidak siapnya Daerah dan Desa dalam menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

3.      Pemberi Tugas Pembantuan dalam memberi tugas pembantuan belum disertai hak dan kewajiban yang seimbang, hal ini ditandai dengan sering kurangnya pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang memadai.

Adapun masalah yang sering dihadapi dalam pemberian tugas pembantuan dari aspek penerima adalah :

1.      Penerima dalam hal ini Daerah dan Desa selama ini sering dirugikan, pemberian tugas pembantuan hanya didasarkan pada kepentingan pemberi saja tanpa mempertimbangkan kepentinga Daerah dan Desa yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan dan kebutuhan;

2.      Kurang seimbangnya antara hak dan kewajiban yang diberikan oleh pemberi, sehingga dalam melaksanakan tugas pembantuan penerima sering mengalami beban yang terlalu berat;

3.      Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mampu melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh penerima.

Untuk mengantisipasi proses pelaksanaan tugas pembantuan agar sesuai dengan tujuan dan maksud dari pemberian tugas pembantuan serta sesuai dengan harapan Pemerintah sebagai pemberi serta Daerah dan Desa sebagai penerima, perlu dilakukan proses identifikasi melalui tahapan-tahapan.

Proses identifikasi berpegang kepada kewenangan Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Provinsi atau Kabupaten)  menurut asas Desentralisasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bertolak dari kewenangan/urusan dimaksud, maka proses identifikasi dilakukan melalui tahapan :

1. Disain  Inventarisasi Kewenangan/Urusan

Pendekatan yang digunakan untuk menginventarisasi kewenangan atau urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa dilakukan melalui pengenalan setiap dimensi operasional kewenangan dilihat dari aspek fungsi manajemen, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Atas dasar pendekatan tersebut dapat dikenal urusan-urusan apa saja dari setiap kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang paling mungkin  ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa.

2. Disain Parameter Pelaksanaan

Disain parameter dalam konteks ini dimaksudkan untuk menetapkan prioritas urusan-urusan yang dapat ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa berdasarkan waktu, biaya, efektivitas dan eksternalitas, dengan  penjelasan sebagai berikut :

a.     Waktu, berarti urusan Tugas Pembantuan akan lebih cepat jika dilaksanakan oleh Daerah dan atau  Desa;

b.     Biaya, berarti urusan Tugas Pembantuan akan lebih murah jika urusan tersebut diserahkan kepada Daerah dan Desa. Jangan sampai urusan yang ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa dilihat dari biaya tidak menguntungkan atau lebih besar dalam pelaksanaannya;

c.     Efektivitas, berarti kewenangan atau urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan akan lebih efektif dibanding jika dilaksanakan sendiri;

d.     Eksternalitas, berarti urusan Tugas Pembantuan berdampak  terbatas pada Daerah dan atau Desa tertentu.

3. Disain Dokumen

Disain dokumen dimaksudkan untuk mempolakan prioritas urusan Pemerintah yang dapat ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa atau urusan Pemerintah Daerah yang akan ditugaspembantuankan kepada Desa dalam suatu  daftar berupa dokumen.

4. Disain Kriteria Pelaksanaan

Disain kriteria pelaksanaan dalam konteks ini dimaksudkan untuk memilah prioritas urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan pada aeluruh Daerah dan Desa serta urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan pada Daerah dan Desa secara selektif. Kriteria yang digunakan antara lain sifat urusan, karakteristik Desa/Desa, kebutuhan Daerah/Desa dan kemampuan Daerah/Desa, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a.    Sifat urusan, yaitu urusan Pemerintah maupun Daerah yang akan ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa serta urusan Pemerintah Daerah kepada Desa disesuaikan dengan sifat Daerah/Desa yang akan diberi Tugas Pembantuan;

b.    Karakteristik Daerah dan Desa, yaitu urusan Pemerintah  yang akan ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa serta urusan Pemerintah Daerah yang akan ditugaspembantuankan kepada Desa disesuaikan dengan karakteristik Daerah/Desa, yaitu Daerah/Desa pertanian, Daerah/Desa nelayan dan Daerah/Desa  industri, dan lain-lain;

c.    Kebutuhan Daerah dan Desa, yaitu urusan Pemerintah yang akan ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa serta urusan Pemerintah Daerah yang akan ditugaspembantuakn kepada Desa disesuaikan dengan kebutuhan Daerah/Desa yang akan diberi Tugas Pembantuan;

d.    Kemampuan Daerah dan Desa, yaitu urusan Pemerintah yang yang akan ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa serta urusan Pemerintah Daerah yang akan ditugaspembantuankan kepada Desa dengan mempertimbangkan kemampuan Daerah dan Desa yang akan diberi Tugas Pembantuan, jangan sampai dengan adanya Tugas Pembantuan justru lebih memberatkan Daerah dan Desa dalam melaksanakan Tugas Pembantuan.

5. Disain Kebutuhan

Disain kebutuhan penyelenggaraan Tugas Pembantuan dimaksudkan menginventarisasi kebutuhan pembiayaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia agar pelaksanaan Tugas Pembantuan didukung oleh sumber daya yang memadai sehingga dapat dikelola oleh desa secara efektif dan efisien.

Melalui disain kebutuhan diharapkan kebutuhan urusan Tugas Pembantuan yang akan diberikan kepada Daerah dan Desa dapat dirinci menyangkut aspek pembiayaan, sarana dan prasarana serta dilengkapi dengan personil yang semuanya dibutuhkan oleh Daerah dan Desa yang diberi tugas untuk menjalankan Tugas Pembantuan.

III. Penentuan Urusan/Program/Kegiatan yang Dapat Ditugas-pembantuan kepada Desa

Pola pemberian Tugas Pembantuan dari Pemerintah kepada Daerah dan Desa serta dari Pemerintah Daerah kepada Desa tidak terlepas dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagai institusi yang menugaskannya.  Bertolak dari pernyataan tersebut maka urusan Pemerintah Daerah yang dapat ditugaspembantuankan adalah sebatas urusan Pemerintahan yang berasal dari kewenangan yang bersifat atributif dan bukan kewenangan yang bersifat delegatif.

Pilihan terhadap urusan apa yang dinilai perlu ditugaspembantuankan perlu dianalisis dari berbagai aspek sehingga urusan yang diberikan benar benar merupakan urusan yang apabila diserahkan kepada penerima tugas akan menjadi lebih ekonomis, efisisen dan lebih efektif dibandingkan jika urusan tersebut dilaksanakan sendiri oleh pihak yang memberi tugas.

Penetapan urusan/program/kegiatan tugas pembantuan kepada Desa, inisisatifnya dapat dilakukan dua arah yaitu berasal dinas/badan/lembaga teknis daerah terkait atau inisitif berasal dari desa.

1)      Tata Cara Tugas Pembantuan dari Kabupaten/Kota kepada Desa  (Inisiatif dari Kabupaten/Kota) yaitu sebagai berikut:

a.       Dinas/Lembaga Teknis mengusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah  mengenai rencana pemberian Tugas Pembantuan yang diserahkan ke Desa;

b.      Tembusan ditujukan kepada Bappeda dalam pembahasan RAPBD, berisi kegiatan-kegiatan yang akan ditugaspembantuankan termasuk kemungkinan pemberian anggaran;

c.       Sebelum dimintakan persetujuan Bupati, Dinas/Lembaga Teknis mengadakan koordinasi dengan Desa-desa yang akan diberi Tugas Pembantuan;

d.      Setelah ada persetujuan dari Desa masing-masing baru diusulkan pelaksanaan persetujuan kepada Bupati;

2)      Tata Cara Tugas Pembantuan dari Kabupaten/Kota kepada Desa  (Inisiatif dari Desa) yaitu sebagai berikut :

a.       Kepala desa beserta perangkatnya menginventarisasi kegiatan dan kewenangan Kabupaten yang mungkin dapat ditugaspembantuankan baik secara tetap maupun temporer;

b.      Hasil inventarisasi dibahas melalui rapat koordinasi di tingkat Desa;

c.       Hasil rapat koordinasi tersebut oleh Kepala Desa diusulkan kepada Bupati mengenai kemungkinan Tugas Pembantuan di bidang tertentu;

d.         Kepala Desa  selanjutnya menunggu kemungkinan adanya Tugas Pembantuan dari Bupati berdasarkan usulan dari Desa;

Jadi berdasarkan langkah-langkah diatas maka proses perumusan urusan/program pada penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa di wilayah Kabupaten dapat diawali dengan kesepakatan antara Instansi terkait yang menangani urusan pada bidang/urusan yang akan ditugaspembantuankan dengan Pemerintah Desa yang akan mendapat tugas pembantuan.

Inventarisasi urusan/program/kegiatan yang dapat ditugaspembantuan dari Dinas/Badan/Lembaga Teknis terkait dapat dilakukan dengan menyusun instrumen kelayakan yang kemudian disebarkan kepada Desa yang memiliki karakteristik sesuai untuk mengetahui kemampuan dan kebutuhan Desa.

Proses tersebut di atas penting, untuk menghindari penolakan tugas pembantuan oleh Pemerintah Desa.  Setelah ada kesepakatan dengan desa calon penerima tugas pembantuan, langkah berikutnya penyampaian hasil kesepakatan oleh Dinas/Badan/Lembaga Teknis terkait kepada Sekretaris Daerah untuk dilaporkan kepada Bupati  sebagai rencana pemberian tugas pembantuan.

Penyelenggaraan tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa-Desa di wilayah Kabupaten dapat dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1.      Pemberian Tugas Pembantuan bidang/urusan tertentu di musyawarahkan terlebih dahulu dengan Desa (Pemerintah Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat yang akan mendapat tugas pembantuan);

2.      Pemberian Tugas Pembantuan pada bidang/urusan yang telah dirumuskan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat usulan dari hasil rapat koordinasi antara Sekretaris dengan Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sesuai dengan bidang kewenangan dan tugas masing-masing;

3.      Pelaksanaan Pemberian Tugas Pembantuan dari Kabupaten, kegiatannya diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa dan dapat mengikutsertakan masyarakat;

4.      Pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan oleh Kepala Desa selaku penerima tugas pembantuan kepada Bupati melalui Koordinator Pelaksanaan Pemberian Tugas Pembantuan (Sekretaris Daerah);

5.      Pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten dan Tim Teknis (Dinas/Badan/Lembaga teknis) Tugas Pembantuan;

6.      Seluruh kegiatan Pemberian Tugas Pembantuan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.

IV.   Karakteristik Desa Penerima Tugas Pembantuan

Urusan pemerintahan yang teridentifikasi berdasarkan prinsip value for money yakni ekonomis, efisiensi dan efektivitas tidak dapat diberikan seluruhnya kepada Daerah dan Desa secara seragam, karena masih perlu dipilah untuk kemudian dipilih berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan kemampuan Daerah dan Desa sebagai pihak yang akan menerima tugas pembantuan tersebut. Atas dasar kriteria tersebut nantinya akan teridentifikasi secara jelas urusan urusan Pemerintahan yang secara seragam ditugaspembantuankan ke semua Daerah dan Desa dan urusan pemerintahan  yang secara selektif untuk Daerah dan Desa-desa tertentu saja.  Urusan-urusan yang bersifat seragam misalnya berkaitan dengan :  Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Ketenagakerjaan dll.

Pemberian Tugas pembantuan secara selektif didasarkan pada kriteria Desa Penerima Tugas Pembantuan yaitu  desa yang memiliki karakteristik bervariasi  berdasarkan  tipe  desa  yang meliputi :

1.      Desa Nelayan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup tergantung dari penangkapan/pemeliharaan ikan dan hasil laut lainnya;

2.      Desa Persawahan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup tergantung dari usaha pertanian sawah;

3.      Desa Perladangan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup tergantung dari usaha pertanian ladang/tegalan (palawija/padi gogo/holtikultura dan lain-lain);

4.      Desa Perkebunan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya tergantung pada usaha perkebunan (karet, kelapa sawit, kopi cengkeh, lada, coklat, dan sejenisnya);

5.      Desa Perternakan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup tergantung pada peternakan;

6.      Desa Industri Kecil dan Kerajinan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup tergantung dari usaha industri kecil dan kerajinan;

7.      Desa Industri Besar dan Sedang yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup bersumber dari usaha industri sedang dan besar;

8.      Desa Jasa/Perdagangan yaitu desa yang sebagian besar penduduknya hidup bergantung pada sektor jasa/perdagangan.

Penetapan desa berdasarkan kriteria penetapan tipe desa di atas, dilakukan dengan cara mengkaji data potensi kecamatan yang memiliki potensi tertinggi untuk setiap jenis tipe/karakteristik. Berdasarkan rekomendasi kecamatan kemudian dipilih desa mana yang memiliki potensi tertinggi dibanding desa-desa lainnya.

Selanjutnya untuk menentukan tingkatan potensi desa dilakukan melalui pengukuran indeks dari berbagai karakteristik potensi desa baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, orbitasi, kelembagaan serta sarana prasarana lainnya yang dimiliki desa.  Dengan mempergunakan daftar isian sebagai alat pengumpul data ditingkat desa (monografi desa) maka dilakukan perhitungan/penentuan nilai indeks yang diperoleh dengan membandingkan nilai setiap karakteristik potensi masing-masing desa terhadap nilai rata-rata keseluruhan desa.  Tingkatan potensi desa dikaitkan dengan nilai indeks dapat diklasifikasikan dalam 2 tingkatan yaitu potensi memadai (jika indeks ³ rata rata) dan potensi kurang memadai (jika indeks < rata rata).

V.   Penutup

Berdasarkan kondisi tersebut langkah dan tindakan yang disarankan bahwa pemberian tugas pembantuan hendaknya memperhatikan kepentingan Daerah dan Desa yang didasarkan pada karakteristik Daerah dan Desa, sifat urusan, kebutuhan dan kemampuan Daerah, Desa serta menghindari pola serba seragam.  Disamping itu perlu dilakukan inventarisasi kewenangan/urusan terhadap urusan pemerintahan yang dapat ditugaspembantuankan kemudian dirumuskan daftar urusan yang dapat ditugaspembantuankan kepada seluruh Daerah dan Desa, serta merumuskan juga urusan yang dapat ditugaspembantuankan kepada Daerah dan Desa secara selektif berdasarkan kriteria karakteristik, kemampuan, kebutuhan Daerah dan Desa

Kurangnya koordinasi perencanaan anggaran dan kegiatan, pembinaan dan pengawasan yang baik diantara Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah dapat menyebabkan pelaksanaan Tugas Pembantuan kurang sepenuhnya dapat mencapai tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang jelas, disamping itu kebutuhan biaya, sarana dan prasarana, kebutuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penyelenggaraan Tugas Pembantuan juga belum dianalisis dengan baik bahkan tidak diketahui secara jelas.  Untuk mencapai tujuan tugas pembantuan secara efektif dan efisien maka tindakan yang disarankan adalah :

1.      Merumuskan tujuan dan menjabarkan tujuan kedalam sasaran pelaksanaan tugas pembantuan;

2.      Merumuskan dan menjabarkan program untuk mencapai sasaran dan tujuan pelaksanaan tugas pembantuan;

3.      Menetapkan indikator kinerja kegiatan dan menentukan target kinerja kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan;

4.      Menginventarisasi dan menganalisis kebutuhan sarana dan prasarna kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan;

5.      Menyusun standar analisa belanja kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan;

6.      Menyamakan persepsi penyelenggara pemerintahan tentang pengertian, hakekat tujuan dan manfaat pelaksanaan asas dekonsentrasi dan pugas pembantuan serta melakukan koordinasi perencanaan pelaksanaannya untuk menghindari tumpang tindihnya perencanaan pelaksanaan tugas pembantuan

LAMPIRAN :

Ruang Lingkup Urusan/Program/Kegiatan Tugas Pembantuan pada Bidang :

Kesehatan :

  1. Pengawasan Pelaksanaan Penyuluhan dan Kampanye Kesehatan  :

a.       Penyediaan sarana penyuluhan kesehatan

b.      Perekrutan Kader Kesehatan

c.       Pelatihan Kader Kesehatan

d.      Pendistribusian sarana penyuluhan

e.       Penyusunan Jadual Penyuluhan

f. Pemberian informasi

  1. Pengawasan Pelaksanaan Survailans Epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan KLB :

a. Pemberian informasi

b.      Pengumpulan Data

c.       Pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan

d.      Wabah penyakit serta KLB.

e.       Pelaksanaan  kegiatan survailans epidemiologi,

f.       imunisasi wabah dan KLB.

  1. Pelaksanaan penggunaan  Konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman obat  :

a. Pemberian Informasi

b.      Pemanfaatan tanaman obat

c.       Pengawasan penggunaan tanaman obat

Kriterian Desa :

a.       Desa Nelayan, Persawahan, Perladangan, Perkebunan, Peternakan, Industri kecil dan kerajinan, Indrustri besar dan sedang, Jasa dan perdagangan.

b.      Adanya Forum Peduli Kesehatan

c.       Pernah mengikuti pelatihan MPA

d.      Tenaga Bidan

e.       Desa Siaga

f.       Desa yang berlokasi di Kecamatan Program Pengembangan ( PPK ).

 

Leave a Reply