RSS
 

Optimalisasi Penggunaan ICT untuk Peningkatan Kualifikasi Guru

20 Nov

Dipublikasi pada eii Forum tahun 2007  (Bidakara Hotel Jakarta)

Abstrak

UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menuntut profesionalitas tenaga pendidik dan kependidikan. Konsekuensinya menuntut perubahan yang terjadi di sistem pendidikan nasional. Salah satu tututan perubahan ini adalah mengenai kualifikasi tenaga guru. UU mengharuskan guru berkualifikasi S1/D4. Persyaratan ini berbenturan dengan kenyatan yang ada. Mengingat dari ± 2,6 juta guru (status pegawai negeri) dan jumlah ini akan lebih besar bila ditambah dengan guru yang berstatus bukan pegawai negeri hanya  43,84% saja yang baru memenuhi kualifikasi yang disyaratkan UU nomor 14 tahun 2005

Celakanya, dari sisa (86.16%) guru yang belum memiliki kualifikasi S1/D4 nampaknya sedikit sekali peluangnya bisa ditingkatkan kualifikasinya secara penuh dalam waktu 10 tahun mendatang, seperti yang ditargetkan oleh UU tersebut. Karena jumlah lembaga LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan) yang ada di Indonesia tidak akan mampu mencapai target peningkatan guru dalam waktu waktu 10 tahun mengingat sistem tradisional yang diselenggarakan selama ini serta jumlah LPTK yang sedikit.

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (ICT) di dunia pendidikan bisa dijadikan salah satu solusi atas permasalahan di atas. Kehadiran internet bisa memberikan inspirasi praktis maupun konseptual untuk mendukung program peningkatan profesionalitas khususnya kualifikasi para guru. Model peningkatan kualifikasi guru melalui pendidikan jarak jauh yang berbasis web dikembangkan dalam rangka menjawab keterbatasan di atas. Model ini memadukan konsep pendidikan jarak jauh dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi berupa jaringan internet.

Model ini memvirtualisasikan konsep penyelenggaraan pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang sudah sedemikan lama ajeg dan memiliki standar nilai dan norma tertentu. Semua transaksi baik akademik maupun manajerial umumnya dilakukan secara online. Dalam proses pembelajarannya, mahasiswa (guru) mengakses server pusat pembelajaran jarak jauh yang terletak di pusat komputer di LPTK guna bergabung dengan sesama rekan mahasiswa di ruangan kelas maya (virtual classroom). Mereka menjalani semua aktivitas pembelajaran biasa. Mereka mengakses internet melalui pusat-pusat akses pembelajaran di masing-masing lokasi baik secara serempak ataupun sendiri-sendiri di rumah masing-masing.

Kata Kunci: UU nomor 14 tahun 2005, Kualifikasi S1/D4, LPTK, internet, dan e-learning, Pendidikan Jarak Jauh Berbasis Web.

1.   Pendahuluan

Untuk saat ini, kondisi riil yang dihadapi dunia pendidikan berkaitan dengan kondisi sumber daya pendidikan, khususnya tenaga pendidik (guru) di tingkat pendidikan dasar sampai dengan menengah cukup memprihatinkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari segi kuantitas, jumlah guru yang ada dengan kebutuhan yang harus dipenuhi, masih jauh dari cukup. Berdasarkan proyeksi pada tahun 2005, kebutuhan tenaga guru sudah mencapai 218.838 orang. Dengan rincian, TK memerlukan sebanyak 1.340 orang , SD 107.461 orang, SMP 68.514 orang, SMA 29.303 orang, dan SMK 12.220. (PDIP – Balitbang Depdiknas 2005).dari segi penyebarannya,  distribusi guru di kota dan desa/daerah terpencil tidak proporsional. Di kota banyak sekolah, terutama di tingkat dasar, yang mengalami kelebihan guru. Sedangkan di desa atau daerah terpencil banyak sekolah yang mengalami kekurangan guru.

Berkatian dengan kualifikasi guru, Saat ini, dari sekitar 2,7 juta guru ada 1,7 yang belum terkualifikasi sarjana atau diploma 4. Ditendik (2004) menyatakan bahwa dari 1,7 juta guru PNS tersebut baru 10% saja yang berkualifikasi Sarjana/D4. Dari jumlah itu, 1 juta guru mengajar di Sekolah Dasar dan 173 ribu mengajar di Madrasah Ibtidaiyah. Sebanyak 723 ribu guru yang belum terkualifikasi berstatus guru swasta (Fasli Jalal, http://www.Tempointeraktif.com). Berkaitan dengan kelayakan, untuk tingkat SD/MI, guru yang tidak layak mengajar sebanyak 605.217 orang atau 49,3%, SMP 167.643 orang (35,9%), SMA 75.684 orang (32,9%), dan untuk tingkat SMK 63.961 orang (43,3%). Sedangkan, jumlah total guru PNS yang ada saat ini mencapai 2,7 juta orang (Pusat Data dan Informasi – Balitbang Depdiknas, 2004). Lebih lanjut, Direktorat Mutu Tenaga Kependidikan melaporkan bahwa rata-rata kompetensi guru tidak mencapai 50% (2004).

Saat ini, latar pendidikan guru SD yang sudah mencapai D2 baru 20%.. Sedangkan untuk guru SMP baru 20% berlatar pendidikan lulusan D3, begitu juga guru SMA, guru lulusan S1 baru mencapai 70%. Berkenaan dengan tingkat kesesuaian guru mengajar, Nanang Fattah (Pikiran Rakyat, http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/15/1101.htm) mengatakan, 15% guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang digelutinya. Dicontohkan, guru olah raga mengajar bahasa Inggris atau guru agama mengajar kesenian, dan sebagainya. Akibatnya, tidak ada kesesuaian antara keahlian dan materi ajar yang diberikan. Lebih jauh, Fattah menambahkan, guru yang mengajar sesuai bidang studinya pun masih banyak yang tidak menguasai materi ajar yang disampaikan. Contohnya, sebuah tes matematika yang diujikan kepada guru matematika menunjukkan, dari 10 soal yang diberikan, ada guru yang hanya mampu menjawab dengan benar sebanyak 2 soal.

2. PEMBAHASAN

A.   Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005

Upaya perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia dari tahun ke tahun terus dilakukan, walaupun bila dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara tetangga di wilayah ASEAN belum memuaskan. Permasalahan nasional yang dihadapi saat ini melecut pendidikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di segala sektor komponen pendidikan.  Mulai dari penataan filosofis (nilai dan norma pendidikan), kurikulum, azas legal formal (sistem perundang-undangan yang mengatur pendidikan), sistem manajemen, penganggaran, kualitas sarana/pra sarana, sumber daya manusia, sumber daya lainnya, sampai dengan perbaikan situasi pembelajaran yang kesemuanya itu tercakup dalam reformasi pendidikan.

Tenaga pendidikan, yaitu guru, sebagai salah satu komponen sumber daya manusia yang tidak luput dari upaya perbaikan kualitas pendidikan secara keseluruhan.  Peningkatan kualitas pendidikan yang mengabaikan keberadaan faktor tenaga pendidikan merupakan kegiatan yang penuh dengan kesia-siaan. Guru merupakan ujung tombak dari proses pembelajaran dari satu sistem pendidikan. Jadi dengan kata lain, salah satu upaya perbaikan kualitas pendidikan yang sekarang ini dilakukan adalah peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Di tanah air, peran tenaga pendidik mendapat perhatian yang serius. Dengan disahkannya Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah salah satu cirinya. Selama ini, tidak ada undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya dalam sistem hukum kita yang tidak lebih tinggi dari undang-undang tersebut. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 ini memberikan dasar pemikiran dan tindakan dalam pengelolaan ketenagaan dalam bidang pendidikan khususnya tenaga pendidik dan kependidikan. Ia memuat semua ide-ide perbaikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik yang diharapkan akan meningkatkan kinerja. Dengan meningkatnya kinerja, maka akan dengan sendirinya mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara mikro dan makro.

Undang-undang tentang guru dan dosen memberikan acuan yang cukup radikal bagi para penyelenggara sistem pendidikan, baik di tingkat nasional, regional, ataupun di tingkal lokal. Ia memberikan harapan yang cukup menjanjikan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, peningkatan kualitas (profesional, sosial, dan personal), dan menyiratkan peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi.

Undang-undang ini merupakan pedoman yang sifatnya memaksa dan melindungi pendidikan itu sendiri. Memaksa karena menyodorkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem pendidikan dan melindungi agar kualitas pencapaian tujuan pendidikan bisa dicapai secara efektif dan efisien. Standar-standar normatif yang harus dipenuhi baik secara sistem penyelenggaraan ataupun praktisnya, menyebabkan beberapa kejadian dilematis. Baik pemerintah, masyarakat, ataupun unit satuan penyelenggara pendidikan dihadapkan pada kondisi yang sulit ketika harus memenuhi beberapa persyaratan yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah persyaratan kualifikasi.

Persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan undang-undang bagi guru menghendaki agar guru berkualifikasi S1 (sarjana) atau D-IV. Ini merupakan salah satu sisi tersulit diantara sekian permasalahan yang ditimbulkan dengan disahkan oleh undang-undang tersebut. Mengapa? Persyaratan kualifikasi guru yang harus S1/D4 menimbulkan dilematis baik bagi pemerintah sebagai penanggung jawab sistem pendidikan nasional, ataupun pribadi guru itu sendiri. Seperti disebutkan di atas, proporsi pencapaian standar kualifikasi guru untuk sekolah dasar sampai saat ini masih kurang dari 50%, bagi sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum/kejuruan baru mencapai 60% saja. Padahal, walaupun kelonggaran waktu implementasi sepenuhnya dari standar kualifikasi ini diberikan selama sepuluh tahun, nampaknya juga merupakan tantangan yang sangat berat.

Tempo melaporkan bahwa  saat ini pemerintah menargetkan 170 ribu guru telah selesai menjalani proses peningkatan kualifikasi akademis selama 2007 (Tempo interaktif, http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/03/04/brk,20070304-94696,id.html.) Tempo mengutip komentar Direktur Jendral Mutu Pendidikan Depdiknas bahwa sampai 2015 mendatang semua guru yang belum memenuhi kualifikasi akademis bisa terakomodir.

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah, pun masyarakat, atau guru itu sendiri banyak. Dalam proses peningkatan kualifikasi ini pemerintah akan menemui kendala di lapangan. Ini berkaitand engan soal daya tampung Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) terakreditasi yang sangat terbatas, akses tempat kuliah yang sulit dijangkau oleh guru di daerah terpencil, sekolah akan kesulitan dengan ditinggalkan oleh para guru yang berbondong-bondong pergi ke kampus untuk kuliah, biaya yang besar harus dikeluarkan oleh pemerintah ataupun guru, dan lain sebagainya. Bejo Sujanto, Rektor Universitas Negeri Jakarta, menyatakan bahwa target meningkatkan kualifikasi tenaga guru menjadi S1/D4 akan sulit dicapai. Karena lembaga yang ada sungguh tidak memadai dilihat dari daya tampungnya, jumlah dosen, ruangan kelas, serta sarana dan pra sarana lainnya. Belum lagi, anggaran pendidikan yang diperuntukkan bagi lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan masih dirasa tidak mencukupi.

Dari permasalahan ini, nampaknya harus dicari strategi yang paling tepat bisa menjawa dilema yang dihadapi seperti dijelaskan diatas. Semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pendidikan harus berupaya sekuat tenaga mencari ‘cara’ bagaimana standar ‘wajib’ dari undang-undang nomor 14 tahun 2005 bisa dicapai demi kemajuan kualitas pendidikan di masa yang akan datang.

B. Pembelajaran Jarak Jauh dan e-Education

Sejarah pembelajaran jarak jauh (distance learning) telah berkembang sekian lama semenjak satu abad yang lalu ketika pembelajaran melalui surat-menyurat mulai dikenalkan dalam sistem pendidikan (Moore et.al, 1996:19; Simonson et.al, 2000: 22). Keegan (1986) mendefinisikan pembelajaran jarak jauh sebagai satu bentuk dari pendidikan, yang dilakukan secara bersama-sama dan merupakan pendukung dari pembelajaran tatap muka. Asosiasi Profesor Universitas di Amerika memberikan definisinya sebagai “proses dimana pendidikan para peserta didik terjadi dalam satu lingkungan dimana para pendidik dan para peserta didik terpisah secara geografis, dan komunikasi diantara kedua belah pihak tersebut dilakukan melalui satu atau lebih bentuk teknologi”. (1998:32).

Lebih lanjut, Keegan (1956) mendefinisikan ciri utama dari pendidikan jarak jauh, yaitu:

v  Pemisahan guru dari peserta didik

v  Penggunaan media teknis

v  Pengaruh dari satu organisasi pendidikan

Gayol kemudian menambahkan ciri lainnya, yaitu:

v  Menekankan pada desain material pendidikan

v  Dalam pembelajaran, peran utama diberikan kepada pembelajaran

Pembelajaran jarak jauh telah menyempurnakan pengajaran tatap muka sejak pertengahan tahun 1800-an ketika penemuan media komunikasi buatan diterapkan pada proses pembelajaran jarak jauh. Di awal tahun 1960-an dan kemudian terus berlanjut hingga pertengahan tahun 1990-an,  para pendidik mulai mencoba menerapkan berbagai macam teknologi. (misalnya kaset, televisi, radio, audi tape, dan fax) untuk memecahkan permasalahan jarak geografis (National Center for Educational Statistics, 1999). Alternatif penyelenggaraan pendidikan semakin berkembang dengan ditemukannya dan terus berkembang mesin komputer dan jaringan di pertengahan tahun 1980-an, dan dengan teknologi yang berbasis jaringan yang kuat di pertengahan tahun 1990-an., pendidikan jarak jauh bergerak ke pendidikan tinggi (NCES, 1999).

Salah satu universitas pendidikan jarak jauh yang paling tua adalah Universitas Afrika Selatan, yang menawarkan program kursus pendidikan korespondensi sejak tahun 1946. Universitas pendidikan terbesar di Inggris adalah Universitas Terbuka yang didirikan pada tahun 1969. Sekarang lembaga yang sejenis bermunculan di mana-mana, dengan nama Universitas Terbuka, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, Universitas Terbuka merupakan salah satu produk unggulan pendidikan jarak jauh yang sudah memiliki kualitas internasional. Diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984, UT (Universitas Terbuka) telah berkembang dengan pesatnya hingga sekarang.

Perbedaan antara pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran tradisional sangat jelas akhir-akhir ini. Tetapi walaupun demikian, kehadiran teknologi internet beberapa belas tahun ini telah mengaburkan perbedaan ini. Internet mampu menyatukan pembelajaran tradisional dengan pembelajaran jarak jauh. Ini tentu menyebabkan adannya definisi yang membingungkan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Untuk memperjelas mengenai konsep dari pembelajaran jarak jauh ini, mari kita simak framework dari pembelajaran yang diusung oleh Coldeway (1986).

Coldeway menetapkan waktu dan tempat sebagai dua variabel dalam proses pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh. Setiap variabel ini memberikan dua pembeda cara pembelajaran jarak jauh: menetap versus jarak jauh dalam konteks tempat dan synchronous versus asynchronous. Gambar berikut menunjukkan model dimensi pembelajar jarak jauh dari Coldeway:

Gambar: Model Pembelajaran Jarak Jauh Coldeway

Pada gambar di atas, kotak kiri-bawah menunjukkan cara pembelajaran tradisional. Yaitu pembelajaran yang tak memiliki batas waktu dan tempat, kemudian mensyaratkan semua peserta didik berada dalam tempat dan waktu yang tepat untuk tatap muka. Pembelajaran jarak jauh murni terjadi di kotak kanan atas, dimana pembelajaran dilakukan secara asynchronous (tidak real time) yang dikendalikan secara remote.  Pembelajaran jarak jauh umumnya dipilih oleh peserta didik non tradisional, dan orang dewasa yang memiliki batasan waktu dan tempat karena berkaitan dengan jarak kampus, jadwal pekerjaan, tanggung jawab keluarga, cacat fisik, atau yang lainnya. Ada dua kotak tambahan  dimana pada salah satu kotak itu terdapat salah satu batasan tadi. Kotak kiri atas memiliki batasan tempat, sehingga pembelajaran synchronous (real time) bisa dilakukan secara remot (kendali jarak jauh) melalui sistem broadcasting, sistem TV sirkuit tertutup, atau sistem satelit. Batasan waktu digambarkan oleh kotak kanan bawah, dimana pembelajaran asynchronous terjadi di tempat yang tetap seperti di laboratorium pembelajaran.

Pembelajaran yang paling pertama kali dinamai dengan pembelajaran korespondensi dimana konten pembelajaran yang diberikan pada peserta didik berupa teks cetakan (tertulis), kaset, atau video. Pada perkembangan berikutnya mulai digunakan hasil dari kemajuan teknologi komunikasi. Kita patut berterima kasih kepada teknologi yang setiap saat terus bermunculan. Bagi dunia pendidikan jarak jauh, cara-cara pembelajaran jarak jauh melalui teknologi terus berkembang dari hari ke hari, terus menyempurnakan dirinya.

Format pengajaran/pembelajaran/pendidikan korespondensi telah berkembang kedalam multimedia yang berbasis internet, lingkungan pembelajaran virtual interaktif yang menggunakan internet dan sistem teknologi lain dalam kelas pembelajaran jarak jauh.

Jika dirunut, evolusi dari pendidikan jarak jauh dilihat dari gambar di bawah ini:

Generasi Ketiga

Kom media komputer,pembel on–line, pelat berbasis Web, pend virtual, pend cyber, pembel terdistribusi, pembel asynchronious, pembel mobil, dll.

Genarasi kedua

Konferensi jrk jauh,telp,  radio, konferensi audio, TV pendi,satelit, videoconferencing

Generasi Pertama

Pend korespondensi, ekstensi, belajar di rmh

Jenis-jenis Pendidikan Jarak Jauh

Bentuk pendidikan jarak jauh yang umum meliputi:

v  Korespondensi melalui surat berkala

v  Internet baik secara synchronous (real time) ataupun asynchronous (tunda).

v  Kursus jarakjauh/siaran yang menggunakan media radio atau televisi

v  CD-ROM dimana peserta didik berinteraksi dengan kontent komputer yang tersimpan di CD-ROM

v  Pembelajaran komputer saku/mobile dimana peserta didik bisa mengakses isi pembelajaran yang tersimpan dalam alat mobile atau melalui server wireless.

Berbicara mengenai E-education, berarti kita berbicara mengenai penerapan internet dalam proses pendidikan. Tak seperti teknologi yang diterapkan dalam pembelajaran jarak jauh, internet telah membuka khazanah baru  mengenai pendidikan jarak jauh. internet membuat pembelajaran jarak jauh menjadi lebih utuh. Istilah ‘on-line’ mengacu pada kemampuan mengkoneksi satu jaringan komputer dengan cepat. Pertama kali dikenalkan pada masyarakat pada pertengahan tahun 1990, internet berperan sebagai satu jaringan global. Kapabilitas interaktif  dari internet membuat para pendidik dan peserta didik bisa berkomunikasi di waktu yang bersamaan dan membuat proses pembelajaran  bisa dipandu dan diukur secara berkelanjutan dan cepat.  Internet membuat pembelajaran selalu online setiap saat dan kapanpun serta dimanapun.

Dalam perkembangan berikutnya, istilah pembelajaran online dengan pembelajaran jarak jauh sering dikatakan satu hal yang identik. Berbicara pembelajaran online berarti berbicara pembelajaran jarak jauh, juga sebaliknya. Artinya, pembelajaran online sama dengan pembelajaran jarak jauh, dan sebaliknya juga. Dalam pembelajaran online, kita bisa memperjelas pemahaman kita melalui model dua dimensi pembelajaran Coldeway hasil penyesuaian “John” Jin H. Im dari Sacred Heart University yang menjelaskan pembelajaran online dalam istilah four distinct modes: Web-based, Web-enabled, synchronous, and asynchronous, seperti tergambar di bawah ini:

Gambar  Model Pembelajaran Online

Dalam model ini, tak ada perbedaan pembelajaran jarak jauh dengan pembelajaran online berbasis Web dalam term format pembelajarannya. Perbedaannya adalah hanya pada target audiencenya, yaitu: (1) hanya peserta didik pembelajaran jarak jauh saja; (2) hanya peserta didik setempat saja; atau (3) keduanya. Batasan waktu dan tempat memisahkan pembelajaran dari pembelajaran pendidikan jarak jauh seperti diindikasikan oleh Wedemeyer dalam Simonson et.al (2000:28-29).

C. Internet dan Keterbatasan Upaya Peningkatan Kualifikasi Guru.

Internet bisa digunakan untuk menggantikan hampir semua hambatan tempat melalui penggunaan ruangan kelas virtual. Misalnya, kerjasama antara dua universitas di Singapura dengan MIT yang menyelenggarakan pembelajaran realtime melalui internet. Ini memberikan inspirasi bagaimana kita bisa mencari jalan pemecahan atas permasalahan yang sedang dihadapi dunia pendidikan  kita, khususnya berkaitan dengan upaya peningkatan kualifikasi guru di tingkat dasar dan menengah.

Terbatasnya jumlah lembaga pendidik tenaga kependidikan yang terakreditasi serta terbatasnya sarana pra sarana pendukung pembelajaran guna mewujudkan cita-cita pemerintah agar semua guru di tingkat pendidikan dasar sampai menengah berkualifikasi S1/D4 membuat pemerintah harus mencari alternatif lain. Target waktu sepuluh tahun pemenuhan pra syarat kondisi kualifikasi guru yang disiratkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 harus menjadi pembatas upaya/program peningkatan kualifikasi.

Pendidikan jarak jauh bisa menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Dengan paduan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, nampaknya peluang pencapaian target undang-undang tentang guru dan dosen ini semakin besar. Teknologi komunikasi dan informasi yang dimaksud adalah internet. Ada beberapa keuntungan bisa diperoleh aplikasi pendidikan jarak jauh yang berbasis internet atau lebih terkenal dengan pendidikan jarak jauh berbasis web (Web-Based Distance Learning [WBDL]).

D. Model Peningkatan Kualifikasi Guru melalui Pendidikan Jarak Jauh Berbasis Web

Keberadaan internet di tengah-tengah kita sudah seharusnya memberikan manfaat lebih bagi kita. Berkaitan dengan upaya kita dalam meningkatkan kualifikasi guru di bawah bayang-bayan keterbatasan, internet menjanjikan optimisme baru dalam upaya peningkatan kualifikasi ini. Pendidikan jarak jauh yang sudah sekian lama ada, jika digabung dengan teknologi internet tentu akan memberikan dampak yang luar biasa dalam peningakatan kualifikasi tenaga pendidik yang selama ini perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Dalam implementasinya, penulis menawarkan satu model yang cukup sederhana dan diharapkan mampu menjawab kebuntuan-kebuntuan yang telah dijelaskan diatas. Berikut model yang dimaksudkan.

Gambar Model Peningkatan Kualifikasi Guru melalui Pendidikan Jarak Jauh yang Berbasis Web

Secara sepintas terlihat dari gambar di atas diketahui, bahwa proses pendidikan jarak jauh berbasis web ini merupakan proses pendidikan yang sifatnya virtual. Dimana proses penyelenggaraan pendidikan  yang dilakukan mengikuti norma dan nilai sistem pendidikan yang berlaku seperti biasa pada perguruan tinggi standar hanya sifatnya maya. Tidak semua aktivitas penyelenggaraan pendidikan termasuk proses manajerial-administratifnya bisa dilihat dengan mata telanjang.

Proses pendidikan yang diselenggarakan khusus bagi guru-guru yang akan meningkatkan kualifikasinya, berada dalam naungan sistem pendidikan yang diselenggarakan oleh host university. Mengikuti segala macam aturan norma dan nilai yang berlaku pada perguruan tinggi tersebut. Mulai dari peraturan akademik, kemahasiswaan, keuangan, dan lain sebagainya sama seperti pada pengelolaan universitas pada umumnya. Hanya, proses transaksinya kebanyakan atau hampir semua dalam transaksi online.

Semua proses manajerial pendidikan yang dilakukan di LPTK penyelenggara pendidikan jarak jauh dilakukan secara online. Mulai dari proses pengelolaan mahasiswa (admisi sampai dengan pencatatan kehadiran, dan kegiatan lainnya), pengelolaan kurikulum (pembagian kelas, sampai pengumuman hasil nilai), keuangan, bahkan hubungan lembaga dengan masyarakat, dilakukan secara online pula.

Proses pembelajaran yang berlangsung dilakukan secara virtual. Mahasiswa  (guru) mengakses server pusat pembelajaran jarak jauh yang berada di LPTK guna bergabung dalam kelas maya (virtual classroom). Di bawah panduan instruktur (dosen), pembelajaran dilangsungkan. Mahasiswa mengakses di tempat yang satu sama lain terpisah. Bisa di tempat-tempat yang khusus disediakan oleh instansi terkait, ataupun di rumah masing-masing.

Hanya ada satu hal yang perlu dicatat. Karena kegiatan ini sifatnya khusus, waktu kegiatan perkuliahan harus disesuaikan dengan waktu mengajar guru. Artinya, waktu perkuliahan dilakukan setelah guru-guru melaksanakan tugas-tugas rutinnya di sekolah. Ini dilakukan agar proses pendidikan di sekolah tidak terganggu.

Keberadaan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi dan Dikti, menunjukkan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh bagi peningkatan kualifikasi  guru benar-benar mengikuti sistem pendidikan secara nasional. Proses penjaminan mutu dan adanya lembaga yang mengawasi serta mengkoordinasi semua aktivitas merupakan ciri penyelenggaraan pendidikan tinggi yang standar. Ini berkaitan erat dengan banyak aspek. Mulai dari kepercayaan masyarakat, mutu, sampai dengan legalitas formal penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dalam pendidikan guru melalui pendidikan jarak jauh yang berbasis web ini, pemerintah daerah di tingkat propinsi dan kabupaten/kota adalah memfasilitas bagai mana para guru agar memiliki peluang untuk mengikuti pendidikan lanjut dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Penyediaan sarana untuk akses—dengan mendirikan pusat-pusat akses terpadu pembelajaran jarak jauh minimal di tingkat kabupaten, bahkan kecamatan-kecamatan tentua akan mempermudah guru selama pendidikannya. Ini tentu memerlukan sosok pimpinan daerah yang mengerti dan paham betul betapa peningkatan sumber daya manusia itu begitu penting. Selain penyediaan akses point, pemerintah daerah sudah selayaknya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para guru untuk meningkatkan diri, tanpa harus khawatir anak-anak di sekolah tidak belajar karena guru-gurunya melanjutkan pendidikan lanjut di universitas.

3.  PENUTUP

Setiap konteks, pasti bisa dibedakan dalam satu dikotomi. Salah satunya adalah kelebihan dan kelemahan. Dalam kasus ini, upaya peningkatan kualifikasi guru melalui pendidikan jarak jauh berbasis web memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai implikasinya. Adapun kelebihan dari model ini adalah:

Pertama, proses pembelajaran tidak terlalu banyak menyita waktu dan tenaga para peserta didik (guru) lebih banyak. Sehingga, peluang guru untuk meninggalkan sekolah (tempat kerja) lebih kecil dibanding guru yang melanjutkan pendidikannya hingga jenjang S1 di kampus. Artinya, murid-murid sekolah tidak terlalu sering ditinggalkan oleh para gurunya yang ramai-ramai pergi ke kampus untuk kuliah lagi. Waktu dan jarak untuk pergi ke universitas bisa dipersingkat, karena guru tak perlu pergi ke kampus dimana mereka mendaftar.

Kedua, program pendidikan bisa diselaraskan dengan jadwal pembelajaran disekolah. Artinya, proses pembelajaran bisa dilakukan seusai waktu pelajaran di sekolah.

Ketiga, lembaga pendidikan tinggi yang melayani pendidikan lanjut para guru bisa membuka cabangnya di mana-mana dengan tidak mengesampingkan standar, dan dengan sumber daya yang bisa digunakan secara bersama-sama untuk beberapa rombongan belajar.

Keempat, progres proses pembelajaran mahasiswa lebih terkendali dan bisa mendekati jadwal yang ditetapkan lembaga. Ini tentu menguntungkan kedua belah pihak. Bagi lembaga, efisiensi internal bisa mudah diraih, dan bagi mahasiswa, kuliah menjadi lebih terprogram dan teramalkan kapan mereka akan selesai sesuai jadwal.

Selain beberapa kelebihan di atas, ada pula beberapa kelemahan yang mungkin dihadapi berkaitan dengan pendidikan jarak jauh berbasis web ini, yaitu:

Pertama, tidak semua guru melek komputer. Ini tentu akan sangat menyulitkan mereka dalam pembelajaran lebih lanjut. Diibaratkan main sepeda, anak yang mau belajar sepeda, tetapi ia belum bisa berjalan.

Kedua, penyelenggaraan pendidikan jarak jauh berbasis web memerlukan biaya yang sangat mahal. Bagi dari kacamata penyedia jasa layanan (perguruan tinggi), pemerintah (sebagai penyedia pusat-pusat pembelajaran), atau pribadi si guru itu sendiri. Ia harus mengeluarkan sejumlah dana untuk pembelian unit komputer yang akan digunakan untuk mengakses server pusat pembelajaran, serta iuran internet (baik yang dial-up, ataupun yang leased line).

Ketiga, kapasistas penyediaan sarana internet di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) masih sangat terbatas. Saat ini, baru beberapa perguruan tinggi (LPTK) saja yang memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan pendidikan jarak jauh yang berbasis web. Rata-rata, LPTK ini dilihat dari segi teknologi dasarnya saja belum mencukupi. Ini tentu tantangan yang sangat berat bagi perguruan tinggi ataupun pemerintah.

Keempat, kapabilitas jaringan di Indonesia masih sangat lambat dan terbatas. Untuk yang dial-up, tidak semua wilayah desa  atau kecamatan terjangkau oleh line telepon. Ini tentu menyulitkan implementasi pendidikan jarak jauh yang berbasis web. Karena urat nadi dari proses transaksi data dalam pembelajaran ini adalah saluran telepon. Dan jikapun mengadakan sarana satelit, tentu akan sangat mahal. Jikapun ada, bukan satelit, keterandalan jaringan telepon yang ada kurang begitu baik. Ini jelas akan menghambat proses pembelajaran. Dan tentunya malah membuat mahasiswa akan kehilangan waktu dan biaya yang banyak.

4.  DAFTAR PUSTAKA

American Association of University Professors . (1998). “Distance Learning . Academe” . May-June

Bates, A.W. (2000). Distance education in dual mode higher education institutions: Challenges and Changes. http://bates.cstudies.ubc.ca/

Cappel, J.J. and Hayen, R.L. (2004). Evaluating E-Learning: A Case Study. J of Computer Information Systems.

Chapman, D.D. (2006) “Building an Evaluation Plan for Fully Online Degree Programs”. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume IX, Number I, Spring 2006

Drejer, A. (2006) ‘Strategic innovation: can we learn something by applying a learning perspective?’, Int. J. of Innovation and Learning , Vol. 3, No.

http://www.depdinas.go.id/balitbang/

http://en.wikipedia.org/wiki/Distance_education#Distance_Education

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_learning

http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/1205/15/1101.htm

http://www.westga.edu/~distance/ojdla/

Im J.H. (2006) “Development of an E-Education Framework”. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume IX, Number IV, Winter 2006

Keegan, D. (1986). The foundations of distance education, London : Croom Helm.

Maguire, LL. (2005, Spring). Literature Review – Faculty participation in online distance education: barriers and motivators. Online J of Distance Learning Administration . 8(1).

Olsen, F. (2003), Business School Records Lectures and Lets Students Review them online, The Chronicle of Higher Education, 49(48). 8/8/2003. p.A28.

Paulsen, M.F. (2002) “An Analysis of Online Education and Learning Management Systems in the Nordic Countries”. Norway Online Journal of Distance Learning Administration, Volume V, NumberIII, Fall 2002

Schauer, J. et.al. (2005) “Implementing Distance Education: Issues Impacting Administration”. Online Journal of Distance Learning Administration, Volume VIII, Number III, Fall 2005 University of West Georgia, Distance Education Center

 

Leave a Reply